Google sisihkan tekanan Amerika

 Perusahaan jasa mesin pencari internet Google melawan upaya Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk menyerahkan data tentang apa yang dicari orang di internet.

Google diminta memberikan informais mengenai jenis pencarian yang diajukan penggunaan selama satu pekan dan situs internet yang termasuk dalam indeks perusahaan itu.

Departemen tersebut menghendaki data itu untuk mencoba menunjukkan di pengadilan bahwa lembaga itu memiliki pendekatan yang tepat untuk menegakkan undang-undang pornografi di internet.

Menurut Departemen itu, perintah tersebut tidak melanggar privasi pribadi, tapi Google mengatakan, perintah itu terlalu longgar dan mengancam rahasia dagangnya.

Kelompok-kelompok pembela privasi mengatakan, setiap sampel bisa mengungkapkan jati diri pengguna Google secara tidak langsung.

Dan, mengatakan, tuntutan itu merupakan presden yang merisaukan, sebab pemerintah juga berniat untuk lebih intensif menggunakan data internet untuk memerangi kejahatan dan terorisme.

Namun, Departemen Kehakiman mengatakan, sebgaian pesaing utama Google telah memenuhi perintah lembaga tersebut.

Penolakan

Penolakan Google untuk memenuhi perintah itu mendorong Jaksa Agung Alberto Gonzales hari Rabu meminta hakim federal di negara bagian Kalifornia untuk mengeluarkan perintah agar menyerahkan rekaman yang dimaksud.

Namun, tim pengacara Google mengatakan akan melawan perintah itu.

Google bukanlah pihak dalam perkara hukum ini, dan tuntutan mereka untuk memperoleh informasi itu berlebihan, kata Pengacara Nicole Wong dalam pernyataan tertulis.

Kami telah mengadakan pembicaraan panjang lebar dengan mereka untuk mencoba menyelesaikan ini, tapi tidak berhasil memecahkannya, dan kami berniat untuk melawan mosi ini sekuat tenaga, katanya.

Menurut Google, mengungkapkan data itu akan membuat penggunanya berpandangan perusahaan bersedia mengungkapkan informasi pribadi mengenai diri mereka, dan sekaligus memberi para pesaing akses ke rahasia perusahaan.

Salah satu saingan Google, Yahoo mengumumkan telah memenuhi perintah semacam dari pemerintah secara terbatas dan tidak memberikan informasi yang bisa diidentifikasi hingga ke individu.

Sementara itu, Microsoft mengatakan dalam pernyataan bahwa perusahaan itu bekerja erat dengan aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk membantu jika diminta.